SUAMI TAK HADIR IKRAR TALAK? NAFKAH IDDAH RP15 JUTA BELUM DIBAYAR, BAGAIMANA HAK ISTRI?

**Edukasi Hukum untuk Masyarakat | Kantor Hukum Nurhadi & Rekan (KHN) – Expertjasa Consulting**

Perceraian bukan hanya persoalan berakhirnya hubungan rumah tangga, tetapi juga menyangkut kepastian status perkawinan, pemenuhan hak-hak istri, dan pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Salah satu persoalan yang dapat terjadi dalam perkara cerai talak adalah ketika suami tidak hadir untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama, sementara terdapat kewajiban nafkah iddah sebesar Rp15.000.000 yang belum dibayarkan.

Bagaimana kedudukan hukum istri dalam kondisi tersebut? Apakah perkawinan sudah putus? Bagaimana cara memeriksa status perkara dan memperjuangkan hak yang belum dipenuhi?

Berikut penjelasan hukumnya.

## 1. Apa Itu Ikrar Talak?

Ikrar talak adalah pengucapan talak oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan memberikan izin dan penetapannya berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara cerai talak, dikabulkannya permohonan suami tidak dengan sendirinya berarti perkawinan telah putus. Pelaksanaan ikrar talak merupakan tahapan penting yang menimbulkan akibat hukum perceraian.

Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah, mengatur tahapan pelaksanaan ikrar talak dan pencatatan putusnya perkawinan.

Artinya, istri perlu memastikan apakah suami benar-benar telah mengucapkan ikrar talak di persidangan atau baru memperoleh penetapan izin ikrar talak.

## 2. Bagaimana Jika Suami Tidak Hadir dalam Sidang Ikrar Talak?

Ketentuan Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Peradilan Agama mengatur bahwa apabila suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakil yang diberi kuasa khusus dalam tenggang waktu enam bulan sejak hari sidang penyaksian ikrar talak ditetapkan, meskipun telah dipanggil secara sah atau patut, kekuatan penetapan izin ikrar talak menjadi gugur.

Ketentuan serupa terdapat dalam Pasal 131 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akibatnya, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi dan ikrar talak tidak terlaksana dalam tenggang waktu yang ditentukan, perceraian tidak terjadi berdasarkan penetapan izin ikrar talak tersebut. Pada prinsipnya, para pihak tetap berstatus suami istri.

Namun, perlu diperhatikan bahwa **jangka waktu enam bulan dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk sidang penyaksian ikrar talak**, bukan semata-mata sejak tanggal putusan awal perkara.

Karena itu, periksa tanggal penetapan hari sidang, riwayat pemanggilan, serta catatan persidangan sebelum mengambil kesimpulan.

## 3. Apakah Nafkah Iddah Rp15 Juta Tetap Harus Dibayar?

Nafkah iddah adalah nafkah yang berkaitan dengan masa iddah setelah perceraian, dengan memperhatikan ketentuan hukum dan keadaan istri.

Pasal 149 huruf b KHI mengatur kewajiban pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pakaian selama masa iddah dalam kondisi yang ditentukan oleh ketentuan tersebut. Pasal 152 KHI juga mengatur hak bekas istri atas nafkah iddah, kecuali dalam keadaan nusyuz sebagaimana dimaksud dalam ketentuan itu.

Besaran nafkah ditentukan berdasarkan keadaan perkara, kepatutan, kemampuan ekonomi, dan amar putusan pengadilan.

Jika dalam perkara tertentu terdapat penetapan kewajiban nafkah iddah sebesar Rp15.000.000, hal yang perlu diperiksa meliputi:

* Apakah jumlah tersebut tercantum dalam amar putusan atau penetapan pengadilan?

* Apakah kewajiban itu ditetapkan untuk dibayar sebelum pengucapan ikrar talak?

* Apakah ikrar talak telah diucapkan atau belum?

* Apakah pembayaran telah dilakukan sebagian atau seluruhnya?

* Bagaimana ketentuan putusan mengenai waktu dan pelaksanaan pembayaran?

**Penting:** Tidak dibayarnya nafkah iddah dan tidak dilaksanakannya ikrar talak merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Apabila ikrar talak belum terjadi, status perkawinan dan waktu timbulnya kewajiban nafkah iddah harus dinilai berdasarkan dokumen perkara dan ketentuan yang berlaku.

## 4. Bagaimana Jika Nafkah Harus Dibayar Sebelum Ikrar Talak?

Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengatur perlindungan hak perempuan dalam perkara perceraian, termasuk pencantuman pembayaran kewajiban akibat perceraian sebelum pengucapan ikrar talak.

Pengaturan tersebut kemudian berkaitan dengan pedoman kamar agama, termasuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam penerapannya, apabila amar putusan mensyaratkan pembayaran nafkah iddah atau mut'ah sebelum ikrar talak, pembayaran tersebut menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sidang. Pedoman tersebut juga mengatur keadaan ketika istri tidak keberatan atas belum dibayarkannya kewajiban pada saat ikrar talak.

Oleh karena itu, istri perlu membaca amar putusan secara teliti. Jangan hanya berpatokan pada nominal Rp15 juta tanpa memeriksa apakah putusan menetapkan kewajiban, waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

## 5. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Istri

Apabila suami tidak hadir dalam sidang ikrar talak dan kewajiban nafkah belum dipenuhi, beberapa langkah berikut dapat dilakukan.

**Pertama, periksa status perkara.**

Datangi atau hubungi kepaniteraan Pengadilan Agama yang menangani perkara. Tanyakan apakah penetapan izin ikrar talak masih berlaku, apakah sidang pernah dijadwalkan ulang, dan apakah ikrar talak sudah tercatat.

**Kedua, minta salinan dokumen perkara.**

Dokumen yang perlu diperiksa antara lain:

* Putusan atau penetapan izin ikrar talak.

* Amar putusan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, jika ada.

* Penetapan tanggal sidang ikrar talak.

* Catatan kehadiran dan pemanggilan para pihak.

* Bukti pembayaran atau bukti bahwa pembayaran belum dilakukan.

**Ketiga, perhatikan tenggang waktu enam bulan.**

Pastikan tanggal awal perhitungan dan keadaan pemanggilan berdasarkan berkas perkara. Jika tenggang waktu telah berakhir tanpa ikrar talak, tanyakan kepada pengadilan mengenai status penetapan tersebut.

**Keempat, konsultasikan pilihan hukum.**

Jika penetapan izin ikrar talak telah gugur, jangan langsung berasumsi bahwa nafkah iddah dalam perkara tersebut dapat dieksekusi seperti putusan pembayaran biasa. Kedudukan hukum istri dan upaya yang tersedia perlu dianalisis berdasarkan amar putusan, status perkawinan, serta dokumen perkara.

Jika diperlukan, konsultasikan kemungkinan langkah hukum berikutnya dengan advokat atau layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama.

**Kelima, simpan semua bukti.**

Simpan salinan putusan, bukti komunikasi, bukti pembayaran yang pernah diterima, dan dokumen lain yang berhubungan dengan perkara. Bukti-bukti tersebut dapat membantu menjelaskan duduk persoalan secara akurat.

## 6. Apakah Istri Bisa Menuntut Kepastian Status Perkawinan?

Kepastian status perkawinan sangat penting karena berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak, termasuk persoalan nafkah, tempat tinggal, hubungan keluarga, serta rencana kehidupan selanjutnya.

Jika suami tidak melaksanakan ikrar talak hingga penetapannya gugur, para pihak pada prinsipnya masih berstatus suami istri berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Istri dapat meminta penjelasan resmi kepada Pengadilan Agama mengenai status perkara dan berkonsultasi mengenai pilihan hukum yang tersedia.

Langkah selanjutnya harus disesuaikan dengan keadaan konkret. Jangan menyimpulkan bahwa perkawinan sudah putus hanya karena permohonan cerai talak pernah dikabulkan, dan jangan pula menganggap semua tuntutan nafkah otomatis dapat dieksekusi tanpa memeriksa dasar hukumnya.

## 7. Mengapa Pendampingan Hukum Penting?

Perkara perceraian dapat melibatkan beberapa persoalan sekaligus, seperti:

* Status perkawinan setelah penetapan izin ikrar talak.

* Hak nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

* Kewajiban pembayaran berdasarkan amar putusan.

* Tenggang waktu pelaksanaan ikrar talak.

* Pilihan hukum apabila suami tidak melanjutkan proses perceraian.

Pendampingan hukum membantu memastikan bahwa langkah yang ditempuh sesuai dengan dokumen perkara dan prosedur yang berlaku. Analisis yang tepat juga dapat mencegah kesalahan dalam mengajukan permohonan atau menafsirkan akibat hukum putusan.

## Kesimpulan

Ketidakhadiran suami dalam sidang ikrar talak tidak boleh dipahami hanya sebagai persoalan administratif. Ada aspek kepastian status perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan yang perlu diperhatikan.

Jika suami tidak hadir sampai berakhirnya tenggang waktu enam bulan sebagaimana ditentukan undang-undang, kekuatan penetapan izin ikrar talak dapat gugur dan perceraian tidak terjadi berdasarkan penetapan tersebut.

Sementara itu, persoalan nafkah iddah Rp15.000.000 harus diperiksa berdasarkan amar putusan, waktu pembayaran yang ditetapkan, dan status pelaksanaan ikrar talak. Tidak setiap kewajiban nafkah dapat langsung ditagih melalui mekanisme eksekusi yang sama.

**Jangan abaikan dokumen perkara, pastikan status hukum, dan mintalah pendampingan yang tepat agar hak serta kewajiban para pihak dapat dinilai secara benar.**

---

### KONSULTASI HUKUM & PERIZINAN GRATIS

**KANTOR HUKUM NURHADI & REKAN (KHN)**

**NURHADI, SE, SH, MH, CPM, CDM**

Advokat, Konsultan, SantriPrener, Kreator, Owner, Certified Digital Marketing, Mediator Non Hakim

🌐 [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

🌐 [www.kantorpengacarasurabaya.my.id](http://www.kantorpengacarasurabaya.my.id)

📞 Pimpinan KHN & Rekan: **0857-3205-9321**

🤝 Kerja Sama Mitra Affiliate: **0821-4314-9379**

**KHN & Expertjasa — Edukasi Hukum, Perlindungan Hak, dan Solusi Legalitas untuk Masyarakat.**

*Artikel ini merupakan edukasi hukum umum dan bukan pendapat hukum atas perkara tertentu. Kesimpulan dan langkah hukum harus disesuaikan dengan dokumen perkara, fakta yang terbukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.*