PHK Karyawan Outsourcing Tidak Dapat Apa-Apa? Benarkah Perusahaan Bisa Menghilangkan Hak Pekerja?
**Jangan sampai pekerja kehilangan hak hanya karena perusahaan menyebut dirinya sebagai perusahaan outsourcing!**
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan persoalan serius dalam hubungan industrial. Tidak sedikit pekerja outsourcing yang tiba-tiba diberhentikan dengan alasan perusahaan mengurangi tenaga kerja, kontrak kerja berakhir, proyek dihentikan, atau perusahaan pengguna jasa tidak lagi membutuhkan tenaga kerja.
Namun, muncul pertanyaan penting: apakah pekerja outsourcing yang terkena PHK benar-benar tidak berhak mendapatkan pesangon maupun kompensasi lainnya?
Jawabannya, **tidak sesederhana itu. Pekerja outsourcing tetap memiliki hak hukum yang wajib diperhatikan dan dipenuhi sesuai status hubungan kerja, alasan PHK, masa kerja, serta peraturan perundang-undangan.**
## 1. Apa Itu Pekerja Outsourcing?
Outsourcing atau alih daya merupakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya.
Dalam praktiknya, terdapat tiga pihak yang terlibat:
1. Perusahaan pemberi pekerjaan.
2. Perusahaan penyedia jasa outsourcing.
3. Pekerja atau buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan outsourcing.
Perlu dipahami bahwa hubungan kerja pekerja outsourcing berada pada perusahaan alih daya, bukan otomatis pada perusahaan pengguna jasa.
Berdasarkan Pasal 18 PP Nomor 35 Tahun 2021, hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
## 2. Apakah Pekerja Outsourcing yang Terkena PHK Berhak Mendapat Pesangon?
Ya, pekerja outsourcing tidak kehilangan hak ketenagakerjaannya hanya karena bekerja melalui perusahaan alih daya.
Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2021 menegaskan bahwa perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya.
Untuk pekerja dengan status PKWTT yang mengalami PHK, hak akibat PHK diatur dalam Pasal 40 PP Nomor 35 Tahun 2021 dan ketentuan terkait.
Hak yang dapat diterima meliputi:
**A. Uang Pesangon**
Diberikan berdasarkan masa kerja dan alasan PHK sesuai ketentuan yang berlaku.
**B. Uang Penghargaan Masa Kerja**
Diberikan berdasarkan masa kerja apabila memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
**C. Uang Penggantian Hak**
Dapat mencakup:
- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
- Biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, apabila memenuhi ketentuan.
- Hak lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Besaran hak tersebut tidak selalu sama untuk setiap pekerja karena bergantung pada alasan PHK, masa kerja, dan ketentuan yang berlaku.
## 3. Bagaimana Jika Pekerja Outsourcing Berstatus PKWT?
Ini bagian yang sangat penting.
Pekerja outsourcing dengan status PKWT atau kontrak memiliki mekanisme hak yang berbeda dari pekerja PKWTT.
Berdasarkan Pasal 15 PP Nomor 35 Tahun 2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT ketika masa perjanjian kerja berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan.
Sementara itu, Pasal 17 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja yang telah dijalankan.
Artinya, perusahaan tidak boleh begitu saja mengabaikan kewajiban kompensasi kepada pekerja kontrak.
**Catatan penting:** Pasal 17 secara khusus mengatur pengakhiran PKWT sebelum waktunya, bukan seluruh jenis PHK pekerja outsourcing. Untuk PHK pekerja outsourcing, dasar hukumnya harus disesuaikan dengan status hubungan kerja dan alasan PHK.
## 4. Bagaimana Jika Perusahaan Mengurangi Tenaga Kerja?
Misalnya, seorang pekerja bernama Rudi sudah bekerja selama beberapa tahun di perusahaan outsourcing.
Tiba-tiba Rudi diberhentikan dengan alasan perusahaan pengguna jasa mengurangi jumlah tenaga kerja.
Ketika Rudi meminta penjelasan mengenai haknya, perusahaan hanya menyampaikan bahwa dirinya sudah tidak dibutuhkan.
Apakah alasan tersebut otomatis menghapus kewajiban perusahaan?
Tentu tidak.
Perusahaan harus menjelaskan dasar dan alasan PHK, status hubungan kerja, serta menghitung hak pekerja sesuai ketentuan hukum.
Alasan efisiensi, perubahan kebutuhan tenaga kerja, atau berakhirnya pekerjaan harus dilihat berdasarkan fakta dan dasar hukum yang tepat.
## 5. Bagaimana Jika Perusahaan Outsourcing Berganti?
Pergantian perusahaan outsourcing juga menjadi persoalan yang sering terjadi.
Pasal 19 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur perlindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan objek pekerjaannya tetap ada.
Untuk pekerja PKWT, perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing sepanjang objek pekerjaannya tetap ada.
Dengan demikian, pergantian vendor tidak boleh serta-merta dijadikan alasan untuk mengabaikan perlindungan hak pekerja.
## 6. Aturan Outsourcing Terbaru Tahun 2026
Pekerja dan perusahaan juga perlu memperhatikan perkembangan regulasi terbaru.
Pada 30 April 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.
Peraturan ini mengatur tata kelola pekerjaan alih daya, termasuk pembatasan bidang pekerjaan tertentu, perizinan, pencatatan perjanjian, serta pengawasan ketenagakerjaan.
Bidang pekerjaan yang diatur meliputi:
- Layanan kebersihan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Pengamanan.
- Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja.
- Layanan penunjang operasional.
- Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.
Perusahaan dan pekerja perlu memperhatikan ketentuan peralihan yang diberikan untuk penyesuaian perjanjian yang telah ada.
## 7. Apa yang Harus Dilakukan Jika Hak PHK Tidak Dibayarkan?
Apabila pekerja mengalami PHK dan merasa haknya tidak dipenuhi, berikut langkah yang dapat dilakukan:
1. Simpan surat pengangkatan dan perjanjian kerja.
2. Kumpulkan slip gaji dan bukti pembayaran upah.
3. Simpan surat pemberitahuan PHK.
4. Periksa status PKWT atau PKWTT.
5. Mintalah rincian perhitungan hak akibat PHK.
6. Lakukan perundingan bipartit dengan perusahaan.
7. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat dicatatkan pada instansi ketenagakerjaan untuk proses mediasi sesuai ketentuan.
Jangan terburu-buru menandatangani dokumen pelepasan hak atau kesepakatan yang belum dipahami akibat hukumnya.
## 8. KHN Siap Membantu Permasalahan Hukum Ketenagakerjaan
Permasalahan PHK outsourcing bukan hanya persoalan kehilangan pekerjaan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan kewajiban perusahaan.
Kantor Hukum Nurhadi dan Rekan siap membantu memberikan konsultasi dan pendampingan hukum terkait:
- PHK karyawan outsourcing.
- Perhitungan pesangon dan kompensasi.
- Perselisihan hubungan industrial.
- Permasalahan PKWT dan PKWTT.
- Perselisihan upah dan hak pekerja.
- Pendampingan perundingan bipartit.
- Penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum sesuai ketentuan.
**Jangan biarkan hak Anda hilang karena kurang memahami hukum.**
Konsultasikan permasalahan Anda sebelum mengambil keputusan hukum.
---
### KONSULTASI HUKUM & PERIZINAN GRATIS
**KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN (KHN)**
Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM
Advokat, Konsultan, SantriPrener, Kreator, Owner, Certified Digital Marketing, Mediator Nonhakim.
Website:
- www.kantorpengacarasurabaya.my.id
**WhatsApp: 0821-4314-9379**
Pimpinan KHN & Rekan: Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM
Kontak alternatif: 0857-3205-9321
Konsultasi hukum & perizinan gratis serta kerja sama mitra affiliate.
**KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN – SIAP MEMBANTU.**
#PHKOutsourcing #HakPekerja #HukumKetenagakerjaan #PesangonPHK #KantorHukumNurhadiDanRekan
0 komentar:
Posting Komentar