SYARAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN IMB/PBG GEDUNG SEKOLAH ATAU YAYASAN: PASTIKAN LEGALITAS BANGUNAN PENDIDIKAN ANDA

SYARAT DAN PROSEDUR PENGURUSAN IMB/PBG GEDUNG SEKOLAH ATAU YAYASAN: PASTIKAN LEGALITAS BANGUNAN PENDIDIKAN ANDA

**Kantor Hukum Nurhadi & Rekan (KHN) bersama Expertjasa**

*Bangun Pendidikan dengan Legalitas yang Jelas, Aman, dan Terencana.*

## 1. Pendahuluan

Gedung sekolah dan bangunan yang digunakan oleh yayasan pendidikan bukan sekadar tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bangunan tersebut juga harus memenuhi persyaratan administrasi, tata ruang, teknis bangunan gedung, keselamatan, dan ketentuan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelum membangun gedung sekolah baru, memperluas bangunan, mengubah fungsi bangunan, atau melakukan renovasi tertentu, pihak yayasan perlu memastikan bahwa perizinan bangunan telah sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Masyarakat masih sering menyebut izin bangunan dengan istilah **IMB (Izin Mendirikan Bangunan)**. Namun, dalam sistem perizinan saat ini, IMB telah digantikan oleh **PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)**.

PBG merupakan persetujuan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis yang berlaku.

Karena itu, pengurus yayasan, kepala sekolah, pengelola lembaga pendidikan, maupun pemilik tanah perlu memahami persyaratan dan tahapan pengurusan PBG sebelum melaksanakan pembangunan.

## 2. Apa Perbedaan IMB dan PBG?

IMB merupakan istilah perizinan bangunan yang digunakan dalam sistem sebelumnya. Sementara itu, PBG merupakan bentuk persetujuan dalam sistem penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.

PBG menitikberatkan pada pemenuhan standar teknis bangunan gedung, termasuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan akses, serta kesesuaian fungsi bangunan.

Bagi yayasan yang telah memiliki gedung sekolah, dokumen IMB yang diterbitkan secara sah sebelumnya tidak otomatis menjadi tidak berlaku hanya karena istilah IMB digantikan oleh PBG. Status dokumen dan kebutuhan penyesuaian harus diperiksa berdasarkan kondisi bangunan serta ketentuan yang berlaku.

**Penting:** Jangan langsung menganggap setiap bangunan lama wajib mengurus PBG baru. Periksa terlebih dahulu dokumen perizinan yang telah dimiliki, riwayat perubahan bangunan, dan arahan instansi teknis setempat.

## 3. Siapa yang Perlu Mengurus PBG Gedung Sekolah?

Pengurusan PBG dapat diperlukan oleh berbagai pihak, antara lain:

1. Yayasan pendidikan yang membangun gedung sekolah baru.

2. Sekolah swasta yang melakukan pembangunan atau perluasan gedung.

3. Pengelola pondok pesantren yang membangun ruang kelas, asrama, atau fasilitas pendidikan.

4. Badan atau pihak yang membangun gedung untuk kegiatan pendidikan.

5. Pemilik bangunan yang akan mengubah fungsi, bentuk, luas, atau bagian bangunan sesuai ketentuan yang mewajibkan persetujuan.

6. Yayasan yang ingin memastikan kesesuaian legalitas gedung yang sudah beroperasi.

Perlu diperhatikan bahwa **legalitas badan hukum yayasan, legalitas tanah, dan legalitas bangunan merupakan hal yang berbeda**. Masing-masing harus diperiksa dan dipenuhi sesuai kebutuhan.

## 4. Syarat Administrasi Pengurusan PBG

Dokumen yang diperlukan dapat berbeda menurut lokasi, status tanah, jenis bangunan, skala pembangunan, dan kondisi permohonan. Secara umum, persyaratan yang perlu dipersiapkan meliputi:

### A. Dokumen pemohon dan yayasan

* Surat permohonan dari pemilik atau pihak yang berwenang.

* KTP pengurus atau penanggung jawab yang relevan.

* Akta pendirian yayasan dan perubahan terakhir, jika ada.

* Surat keputusan pengesahan badan hukum yayasan dari Kementerian Hukum.

* NPWP yayasan atau dokumen perpajakan yang relevan apabila dipersyaratkan.

* Dokumen kewenangan penandatangan permohonan.

* Surat kuasa apabila pengurusan diwakilkan kepada pihak lain.

Dokumen yayasan harus menunjukkan bahwa pihak yang mengajukan permohonan memang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama yayasan.

### B. Dokumen tanah

* Sertifikat hak atas tanah atau bukti penguasaan tanah yang dapat diterima sesuai ketentuan.

* Data identitas pemegang hak atas tanah.

* Surat persetujuan pemilik tanah apabila tanah bukan milik yayasan.

* Perjanjian sewa, pinjam pakai, atau dokumen penggunaan tanah jika relevan.

* Informasi batas, luas, lokasi, dan kondisi bidang tanah.

* Dokumen pendukung lain apabila terdapat perbedaan nama, sengketa, atau persoalan status tanah.

Apabila tanah masih atas nama pendiri yayasan, pihak lain, atau belum memiliki sertifikat, status penguasaan tanah perlu diperiksa terlebih dahulu. Jangan menganggap akta yayasan saja sudah cukup membuktikan hak atas tanah.

### C. Dokumen tata ruang dan lokasi

* Informasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku.

* Dokumen KKPR atau dokumen kesesuaian tata ruang lain apabila dipersyaratkan.

* Data alamat dan koordinat lokasi.

* Informasi peruntukan lahan serta ketentuan zonasi.

* Dokumen lingkungan sesuai jenis, skala, dan dampak kegiatan.

Kesesuaian tata ruang penting untuk memastikan lokasi dapat digunakan bagi kegiatan pendidikan sesuai ketentuan setempat.

### D. Dokumen teknis bangunan

Dokumen teknis merupakan bagian penting dalam proses PBG. Secara umum, dokumen yang perlu dipersiapkan meliputi:

* Gambar situasi dan rencana tapak atau site plan.

* Gambar arsitektur, termasuk denah, tampak, dan potongan bangunan.

* Rencana struktur dan perhitungan teknis sesuai kebutuhan.

* Rencana sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), sesuai lingkup bangunan.

* Data luas bangunan, jumlah lantai, ketinggian, dan fungsi ruang.

* Data kondisi tanah atau penyelidikan tanah jika diperlukan.

* Rencana keselamatan kebakaran, jalur evakuasi, dan akses darurat sesuai ketentuan.

* Perencanaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

* Dokumen teknis lain sesuai kompleksitas dan karakteristik gedung.

Dokumen teknis harus disusun oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan. Tidak semua bangunan dapat menggunakan gambar sederhana tanpa memperhatikan standar teknis yang diwajibkan.

## 5. Prosedur Pengurusan PBG Gedung Sekolah atau Yayasan

### Tahap 1 — Konsultasi dan pemeriksaan awal

Lakukan pemeriksaan awal terhadap status yayasan, kepemilikan atau penguasaan tanah, lokasi, fungsi bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, serta dokumen perizinan yang telah dimiliki.

Pada tahap ini, identifikasi pula apakah permohonan berkaitan dengan pembangunan baru, renovasi, perluasan, perubahan fungsi, atau penyesuaian bangunan lama.

### Tahap 2 — Pemeriksaan kesesuaian tata ruang

Pastikan lokasi pembangunan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan peruntukan lahan untuk kegiatan pendidikan.

Jika diperlukan, urus atau lengkapi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui jalur yang berlaku di daerah tersebut.

### Tahap 3 — Penyiapan dokumen administrasi

Lengkapi dokumen yayasan, identitas pemohon, dokumen tanah, surat kuasa jika ada, dan dokumen pendukung lainnya.

Pastikan nama pemilik tanah, nama pemohon, alamat, dan data bangunan konsisten. Ketidaksesuaian data dapat menyebabkan permohonan perlu diperbaiki.

### Tahap 4 — Penyusunan dokumen teknis

Siapkan gambar arsitektur, struktur, sistem utilitas, rencana tapak, dan dokumen teknis lain sesuai klasifikasi bangunan.

Untuk gedung sekolah, perencanaan perlu memperhatikan jumlah pengguna, keselamatan peserta didik, pencahayaan dan ventilasi, sanitasi, aksesibilitas, serta jalur evakuasi.

### Tahap 5 — Pengajuan permohonan PBG

Permohonan diajukan melalui sistem informasi bangunan gedung yang ditetapkan pemerintah, yaitu SIMBG, dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan instansi berwenang.

Pemohon perlu mengisi data secara benar serta mengunggah dokumen administrasi dan teknis sesuai persyaratan.

Apabila terdapat perubahan sistem atau prosedur layanan, ikuti petunjuk resmi yang berlaku pada saat permohonan diajukan.

### Tahap 6 — Pemeriksaan dokumen dan penilaian teknis

Dokumen akan diperiksa oleh pihak yang berwenang. Jika terdapat kekurangan, pemohon dapat diminta memperbaiki atau melengkapi dokumen.

Dalam proses sesuai ketentuan, pemeriksaan teknis dapat melibatkan tenaga ahli atau tim profesi yang berwenang, termasuk pemeriksaan terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung.

### Tahap 7 — Pemenuhan perbaikan dan persyaratan

Pemohon menindaklanjuti catatan pemeriksaan, memperbaiki gambar atau perhitungan teknis jika diperlukan, dan memenuhi persyaratan tambahan yang sah.

Jangan mengabaikan catatan teknis karena ketidaksesuaian dapat memengaruhi kelanjutan proses permohonan.

### Tahap 8 — Pemenuhan kewajiban pembayaran jika berlaku

Apabila terdapat retribusi atau kewajiban pembayaran yang sah berdasarkan ketentuan daerah dan jenis permohonan, lakukan pembayaran sesuai penetapan resmi.

Tidak semua permohonan memiliki komponen biaya yang sama. Mintalah rincian tertulis dan bukti pembayaran resmi.

### Tahap 9 — Penerbitan PBG

Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis dipenuhi serta proses penilaian selesai sesuai ketentuan, PBG dapat diterbitkan oleh pihak yang berwenang.

Periksa kembali identitas pemilik, lokasi, fungsi, luas, serta data bangunan dalam dokumen yang diterbitkan.

### Tahap 10 — Pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan SLF

Pembangunan harus mengikuti dokumen yang disetujui dan ketentuan teknis yang berlaku. Perubahan penting selama pelaksanaan perlu dinilai apakah memerlukan penyesuaian persetujuan.

Setelah pembangunan selesai, bangunan perlu memenuhi persyaratan kelaikan fungsi. **SLF (Sertifikat Laik Fungsi)** merupakan dokumen yang berkaitan dengan pernyataan bahwa bangunan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi sesuai ketentuan.

PBG dan SLF memiliki fungsi berbeda. PBG berkaitan dengan persetujuan pembangunan atau perubahan bangunan, sedangkan SLF berkaitan dengan kelaikan fungsi bangunan. Kebutuhan dan proses SLF harus diperiksa sesuai jenis bangunan dan ketentuan yang berlaku.

## 6. Hal Khusus untuk Gedung Sekolah

Bangunan pendidikan memiliki karakteristik penggunaan yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan.

Beberapa aspek penting meliputi:

* **Keselamatan:** struktur bangunan, proteksi kebakaran, jalur evakuasi, dan akses bagi petugas darurat.

* **Kesehatan:** sanitasi, air bersih, ventilasi, pencahayaan, serta pengelolaan lingkungan.

* **Kenyamanan:** kapasitas ruang kelas, sirkulasi, dan fasilitas pendukung kegiatan belajar.

* **Aksesibilitas:** kemudahan akses bagi penyandang disabilitas sesuai persyaratan yang berlaku.

* **Keamanan peserta didik:** pengaturan akses masuk, tangga, pagar, dan area yang berisiko.

* **Kesesuaian fungsi:** ruang kelas, laboratorium, aula, perpustakaan, asrama, dan fasilitas lainnya harus direncanakan sesuai fungsi masing-masing.

Khusus untuk sekolah yang memiliki beberapa jenis bangunan, seperti ruang kelas, asrama, aula, dan tempat ibadah, klasifikasi dan persyaratan teknis setiap bagian perlu ditelaah secara tepat.

## 7. Bagaimana Jika Gedung Sekolah Sudah Berdiri tetapi Belum Memiliki PBG?

Jangan langsung panik, tetapi jangan pula mengabaikan persoalan tersebut.

Langkah yang dapat dilakukan:

1. Kumpulkan dokumen tanah, gambar bangunan, dokumen yayasan, dan seluruh izin lama yang tersedia.

2. Periksa apakah bangunan pernah memperoleh IMB atau dokumen persetujuan lain.

3. Lakukan pemeriksaan kondisi fisik dan kesesuaian fungsi bangunan.

4. Konsultasikan status bangunan kepada instansi teknis yang berwenang.

5. Tanyakan mekanisme pemenuhan persyaratan yang berlaku untuk bangunan eksisting.

6. Lengkapi dokumen administrasi dan teknis sesuai hasil pemeriksaan.

7. Evaluasi kebutuhan SLF dan dokumen pendukung lain.

Jalur penyelesaian untuk bangunan yang sudah berdiri dapat berbeda dari proses pembangunan baru. Karena itu, status hukum dan teknis bangunan harus diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, bukan dengan asumsi bahwa semua bangunan lama otomatis dapat memperoleh dokumen melalui prosedur yang sama.

## 8. Kendala yang Sering Terjadi

Beberapa kendala yang dapat memperlambat pengurusan PBG antara lain:

* Dokumen tanah tidak lengkap atau nama pemegang hak berbeda.

* Yayasan belum memiliki dokumen badan hukum atau kewenangan pengurus yang memadai.

* Lokasi tidak sesuai dengan peruntukan ruang.

* Gambar teknis belum memenuhi persyaratan.

* Luas bangunan pada dokumen berbeda dengan kondisi lapangan.

* Bangunan telah berubah dari desain awal.

* Dokumen lingkungan yang diperlukan belum dipenuhi.

* Persyaratan teknis keselamatan atau aksesibilitas belum terpenuhi.

Untuk mengurangi risiko tersebut, lakukan pemeriksaan dokumen sejak awal dan pastikan setiap tahapan memiliki catatan yang jelas.

## 9. Apakah Pengurusan PBG Memerlukan Biaya?

Biaya pengurusan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan istilah “gedung sekolah” atau “yayasan”. Besarnya dapat dipengaruhi oleh fungsi, luas dan karakteristik bangunan, kebutuhan dokumen teknis, kompleksitas pemeriksaan, serta ketentuan retribusi daerah yang berlaku.

Komponen pengeluaran yang mungkin muncul antara lain:

* Penyusunan gambar dan dokumen teknis.

* Jasa tenaga ahli sesuai kebutuhan.

* Pemeriksaan atau pengujian teknis jika diperlukan.

* Retribusi resmi apabila dikenakan.

* Biaya pendampingan administrasi atau konsultasi berdasarkan kesepakatan.

Mintalah rincian biaya secara transparan. Bedakan biaya jasa profesional dengan retribusi atau pembayaran resmi pemerintah. Hindari pihak yang menjanjikan penerbitan izin pasti tanpa pemeriksaan dokumen dan teknis.

## 10. Dasar Hukum yang Perlu Diperhatikan

Kerangka hukum yang relevan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

3. Ketentuan penataan ruang, termasuk peraturan pelaksanaan mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

4. Ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai jenis dan skala kegiatan.

5. Peraturan daerah serta ketentuan teknis yang relevan di lokasi pembangunan.

Penerapan ketentuan harus diperiksa berdasarkan peraturan yang berlaku, klasifikasi bangunan, lokasi, dan kondisi permohonan. Untuk kebutuhan administratif resmi, gunakan informasi terbaru dari instansi pemerintah terkait.

## 11. Peran KHN dan Expertjasa

Kantor Hukum Nurhadi & Rekan (KHN) bersama Expertjasa menyediakan layanan konsultasi hukum dan pendampingan administrasi perizinan sesuai ruang lingkup layanan yang disepakati.

Pendampingan dapat mencakup:

* Pemeriksaan awal dokumen yayasan dan tanah.

* Identifikasi kebutuhan administrasi dan perizinan.

* Konsultasi mengenai risiko hukum dan kendala dokumen.

* Koordinasi penyiapan dokumen pendukung.

* Pendampingan proses administrasi sesuai kewenangan.

* Evaluasi dokumen perizinan yang telah diterbitkan.

* Konsultasi mengenai kebutuhan PBG, SLF, dan dokumen terkait.

Pendampingan profesional tidak menggantikan kewenangan pemerintah dalam menilai dan menerbitkan persetujuan. Hasil dan jangka waktu proses tetap bergantung pada kelengkapan dokumen, pemenuhan standar teknis, serta keputusan instansi berwenang.

## 12. Penutup

Legalitas gedung sekolah dan yayasan merupakan bagian penting dari tata kelola lembaga pendidikan yang bertanggung jawab. Bangunan yang direncanakan dan dikelola sesuai ketentuan membantu meningkatkan kepastian hukum, keselamatan pengguna, serta keberlanjutan kegiatan pendidikan.

Jangan menunggu sampai muncul teguran, kendala pembangunan, atau persoalan hukum untuk memeriksa dokumen bangunan Anda.

**Pastikan dokumen yayasan, status tanah, kesesuaian tata ruang, persyaratan teknis, PBG, dan SLF diperiksa secara tepat sesuai kebutuhan.**

### KONSULTASI HUKUM & PERIZINAN GRATIS

**Kantor Hukum Nurhadi & Rekan (KHN)**

Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM

Advokat, Konsultan, SantriPrener, Kreator, Owner, Certified Digital Marketing, Mediator Non Hakim

**Website resmi:**

* [www.expertjasa.my.id](http://www.expertjasa.my.id)

* [www.nurhadijayaprima.my.id](http://www.nurhadijayaprima.my.id)

* [www.kantorpengacarasurabaya.my.id](http://www.kantorpengacarasurabaya.my.id)

**Informasi layanan dan kerja sama mitra affiliate:**

0821-4314-9379

**Pimpinan KHN & Rekan:**

Nurhadi, SE, SH, MH, CPM, CDM

0857-3205-9321

*KHN & Expertjasa — Mendampingi legalitas, mendukung pendidikan, dan membantu Anda memahami prosedur perizinan secara lebih terarah.*

*Catatan: Artikel ini merupakan informasi umum, bukan jaminan persetujuan atau pengganti pemeriksaan atas dokumen dan kondisi bangunan secara individual.*

## Referensi resmi untuk pembaca

* [SIMBG Kementerian Pekerjaan Umum](https://simbg.pu.go.id/?utm_source=chatgpt.com) — sistem resmi pengajuan PBG dan SLF serta informasi persyaratannya.

  

  simbg.pu.go.id

  +1

* [PP Nomor 16 Tahun 2021](https://jdih.kemenkoinfra.go.id/cfind/source/files/pp/2021/1.-salinan-pp-nomor-16-tahun-2021.pdf?utm_source=chatgpt.com) — dasar pelaksanaan peraturan bangunan gedung.

  

  JDIH Kemenko Infra

Saran sebelum publikasi: Persyaratan teknis dan dokumen tata ruang dapat berbeda sesuai daerah serta kondisi bangunan. Sebaiknya cantumkan bahwa daftar tersebut merupakan panduan umum dan verifikasi akhir dilakukan melalui SIMBG serta dinas teknis kabupaten/kota setempat.