PERKARA PIDANA VS PERKARA PERDATA: APA BEDANYA & BAGAIMANA PROSESNYA DI PENGADILAN?

Banyak masyarakat masih mengira **perkara pidana dan perkara perdata memiliki proses persidangan yang sama**. Padahal, keduanya berbeda mulai dari tujuan, pihak yang berperkara, cara perkara masuk ke pengadilan, pembuktian, hingga jenis putusan yang dapat dijatuhkan.

Secara sederhana, **perkara pidana berkaitan dengan dugaan tindak pidana dan kepentingan publik**, sedangkan **perkara perdata umumnya berkaitan dengan sengketa hak atau kewajiban antarorang atau badan hukum**. Mahkamah Agung juga menjelaskan bahwa mekanisme dan peran para pihak dalam kedua jenis perkara tersebut berbeda. ([MariNews][1])

## 🔴 A. APA ITU PERKARA PIDANA?

Perkara pidana adalah perkara yang berkaitan dengan dugaan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana.

Contohnya antara lain:

* Penganiayaan

* Penipuan

* Penggelapan

* Pencurian

* Pemalsuan

* Korupsi

* Tindak pidana narkotika

* Kekerasan

* Tindak pidana lainnya

Dalam perkara pidana terdapat pihak seperti **tersangka/terdakwa, korban, penyidik, penuntut umum, dan hakim**.

Yang perlu diperhatikan, sejak **2 Januari 2026**, hukum acara pidana Indonesia menggunakan **UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** yang mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981. UU baru tersebut juga memperkuat sejumlah hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, penyandang disabilitas, serta mengatur antara lain keadilan restoratif, praperadilan, pengakuan bersalah, dan upaya hukum. ([Database Peraturan | JDIH BPK][2])

### 🔹 Gambaran umum proses perkara pidana

**1. Laporan/pengaduan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana**

Perkara dapat bermula dari adanya laporan, pengaduan, atau informasi mengenai dugaan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

**2. Penyelidikan dan penyidikan**

Aparat penegak hukum melakukan proses untuk mencari dan mengumpulkan informasi serta alat bukti guna membuat terang suatu perkara dan menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

**3. Penuntutan**

Apabila perkara memenuhi persyaratan untuk diajukan, penuntut umum melakukan penuntutan dan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang.

**4. Persidangan**

Di pengadilan dilakukan pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku, termasuk pemeriksaan dakwaan, pembuktian, pemeriksaan terdakwa, serta proses persidangan lainnya.

**5. Tuntutan**

Penuntut umum menyampaikan tuntutan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan.

**6. Pembelaan**

Terdakwa atau penasihat hukumnya memperoleh kesempatan menyampaikan pembelaan atau pembelaan hukum sesuai tahapan perkara.

**7. Putusan hakim**

Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan fakta persidangan dan hukum yang berlaku.

**8. Upaya hukum**

Terhadap putusan tertentu, para pihak dapat menggunakan upaya hukum sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

> **Catatan penting:** tahapan konkret perkara pidana dapat berbeda tergantung jenis perkara, kondisi perkara, jenis putusan, serta ketentuan khusus yang berlaku.

---

# 🔵 B. APA ITU PERKARA PERDATA?

Perkara perdata pada dasarnya berkaitan dengan **sengketa mengenai hak dan kewajiban keperdataan**.

Contohnya:

* Wanprestasi

* Perbuatan melawan hukum

* Sengketa utang-piutang

* Sengketa jual beli

* Sengketa tanah

* Sengketa kepemilikan

* Sengketa perjanjian

* Sengketa harta

* Sengketa waris tertentu

* Sengketa antara badan hukum atau perusahaan

Berbeda dengan pidana, perkara perdata pada umumnya **dimulai atas inisiatif pihak yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan**, misalnya melalui gugatan. Mahkamah Agung membedakan hal ini dari pidana, yang penuntutannya dilakukan oleh negara melalui penuntut umum. ([MariNews][1])

## 🔹 Gambaran umum proses perkara perdata

### 1. Gugatan didaftarkan

Penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.

Gugatan harus disusun secara cermat, antara lain mengenai:

* Identitas para pihak

* Posita atau dasar/fakta gugatan

* Petitum atau tuntutan

* Dasar hukum

* Bukti pendukung

### 2. Pemanggilan para pihak

Pengadilan memanggil para pihak secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan.

### 3. Mediasi

Dalam perkara perdata yang memenuhi ketentuan mediasi, para pihak pada prinsipnya menempuh proses mediasi terlebih dahulu sesuai mekanisme yang berlaku.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

### 4. Pembacaan gugatan

Apabila perkara berlanjut, gugatan diperiksa dan dibacakan dalam persidangan.

### 5. Jawaban tergugat

Tergugat diberikan kesempatan memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat.

Jawaban dapat disertai:

* Eksepsi

* Bantahan

* Pokok perkara

* Gugatan balik atau rekonvensi, apabila memenuhi syarat

### 6. Replik dan duplik

Penggugat dapat memberikan **replik**, kemudian tergugat dapat memberikan **duplik**.

### 7. Pembuktian

Tahap ini sangat penting.

Masing-masing pihak berusaha membuktikan dalil yang mereka ajukan. Dalam hukum acara perdata dikenal prinsip bahwa pihak yang mendalilkan sesuatu pada dasarnya harus membuktikannya. ([Badilag][3])

Bukti dapat berupa, antara lain:

* Surat/dokumen

* Saksi

* Persangkaan

* Pengakuan

* Sumpah

* Bukti elektronik sesuai ketentuan hukum

### 8. Kesimpulan

Setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan sesuai tahapan persidangan.

### 9. Putusan

Majelis hakim kemudian menjatuhkan putusan.

### 10. Upaya hukum dan pelaksanaan putusan

Apabila memenuhi persyaratan, putusan dapat ditempuh melalui upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika putusan telah dapat dilaksanakan tetapi pihak yang kalah tidak menjalankannya secara sukarela, dalam kondisi tertentu dapat dimohonkan pelaksanaan/eksekusi sesuai hukum acara.

---

# ⚔️ PIDANA DAN PERDATA: JANGAN SAMPAI SALAH!

| Perkara Pidana                                        | Perkara Perdata                                                                                     |

| ----------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Berkaitan dengan dugaan tindak pidana                 | Berkaitan dengan sengketa hak/kewajiban                                                             |

| Kepentingan publik sangat dominan                     | Umumnya kepentingan para pihak yang bersengketa                                                     |

| Ada penuntut umum                                     | Ada penggugat dan tergugat                                                                          |

| Perkara dituntut oleh penuntut umum                   | Umumnya diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan                                                   |

| Tujuan utamanya pemeriksaan pertanggungjawaban pidana | Penyelesaian sengketa keperdataan                                                                   |

| Dapat berujung pada sanksi pidana                     | Dapat berujung pada pemenuhan kewajiban, pembayaran/ganti rugi, atau bentuk putusan perdata lainnya |

| Hukum acara pidana kini diatur dalam UU 20/2025       | Hukum acara perdata masih bersumber antara lain pada HIR/RBg dan berbagai peraturan terkait         |

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hukum acara perdata di Indonesia masih menggunakan sumber utama seperti **HIR dan RBg**, dilengkapi berbagai peraturan, PERMA, SEMA, dan yurisprudensi. ([MariNews][4])

---

# 🚨 CONTOH SEDERHANA

### Kasus 1: Uang pinjaman tidak dikembalikan

Seseorang meminjam uang berdasarkan perjanjian, jatuh tempo sudah lewat, tetapi kewajibannya tidak dipenuhi.

Situasi tersebut **dapat menjadi sengketa perdata**, misalnya berkaitan dengan wanprestasi.

Namun, apabila terdapat dugaan perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, analisis hukumnya dapat berbeda. Karena itu, jangan langsung menyimpulkan setiap persoalan utang sebagai perkara pidana.

### Kasus 2: Diduga melakukan penipuan

Jika terdapat dugaan seseorang menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, perkara dapat masuk dalam ranah pidana.

**Satu peristiwa juga dapat mempunyai aspek perdata dan pidana sekaligus**, tetapi keduanya tidak otomatis memiliki unsur, proses, maupun akibat hukum yang sama.

---

# ⚠️ KESALAHAN YANG SERING TERJADI

❌ Menganggap semua masalah utang adalah pidana.

❌ Mengajukan gugatan tanpa memahami dasar hukum dan kewenangan pengadilan.

❌ Tidak menyiapkan bukti sejak awal.

❌ Salah menentukan pihak yang digugat.

❌ Mengabaikan pemanggilan atau jadwal persidangan.

❌ Mengira laporan polisi otomatis membuat seseorang pasti bersalah.

❌ Mengira menang perkara otomatis berarti uang atau objek sengketa langsung kembali tanpa proses pelaksanaan putusan.

❌ Tidak memahami perbedaan antara **wanprestasi** dan **perbuatan melawan hukum**.

---

# ⚖️ KESIMPULAN

**Perkara pidana dan perkara perdata bukanlah perkara yang sama.**

Pidana berfokus pada dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme penegakan hukum, sedangkan perdata pada umumnya berfokus pada penyelesaian sengketa hak dan kewajiban antara para pihak. Karena itu, **menentukan jalur hukum sejak awal sangat penting agar tidak salah langkah.** ([MariNews][1])

**Jangan hanya bertanya, “Saya mau melapor atau menggugat?”**

Yang lebih penting adalah memahami **apa masalah hukumnya, siapa pihak yang tepat, apa dasar hukumnya, bukti apa yang tersedia, pengadilan mana yang berwenang, dan strategi penyelesaiannya.**

KANTOR HUKUM NURHADI DAN REKAN

**NURHADI, SE., SH., MH., CPM., CDM.**

Advokat | Certified Digital Marketing | Entrepreneur | Mediator | YouTuber | Business Consultant

🌐 [www.expertjasa.my.id](https://www.expertjasa.my.id/?utm_source=chatgpt.com)

🌐 [www.nurhadijayaprima.my.id](https://www.nurhadijayaprima.my.id/?utm_source=chatgpt.com)

🌐 [www.jasapasporvisakitasonline.web.id](https://www.jasapasporvisakitasonline.web.id/?utm_source=chatgpt.com)

📱 **0821-4314-9379**

**Konsultasikan persoalan hukum Anda sebelum salah mengambil langkah.**

*Artikel ini bersifat informasi/edukasi umum dan bukan pengganti analisis hukum terhadap perkara tertentu; penerapan hukum dapat berbeda sesuai fakta, jenis perkara, dan ketentuan khusus yang berlaku.*

[1]: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-hukum-acara-perdata-hukum-acara-pidana-0Kd?utm_source=chatgpt.com "Mengenal Hukum Acara Perdata & Hukum Acara Pidana"

[2]: https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025?utm_source=chatgpt.com "UU No. 20 Tahun 2025"

[3]: https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata?utm_source=chatgpt.com "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama"

[4]: https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-hir-dan-rbg-hukum-acara-perdata-peninggalan-092?utm_source=chatgpt.com "Mengenal HIR dan RBg, Hukum Acara Perdata Peninggalan"